Feminisme dan Kompleksitas Problematika Perempuan

iwd_enews
International Women's Day
International Women's Day atau Hari Perempuan Internasional yang dirayakan 8 Maret 2018 silam menjadi titik baru penyebaran secara viral semangat emansipasi wanita di abad 21 ini. Salah satu bentuk perayaan dari hari besar ini adalah diadakannya Women's March 2018 di 13 kota di Indonesia, permasalahan yang diangkat dalam Women's March 2018 kali ini juga cukup beragam, yaitu terdapat 8 tuntutan yang disuarakan oleh aktivis feminis untuk diperhatikan oleh pemerintah yang intinya merupakan sebuah keresahan akibat maraknya problematika terhadap perempuan, seperti kekerasan seksual dan emansipasi wanita (Selengkapnya : 8 Tuntutan Perempuan Indonesia dalam Women’s March Jakarta 2018).
women march
instagram.com/womensmarchjkt

Namun, disisi lain terdapat pihak kontra terhadap kegiatan Women's March 2018 ini (yang mayoritas merupakan kelompok fundamentalis) , para pendukung Women's March 2018 dianggap membawa isu-isu yang tidak sesuai dengan prinsip keagamaan dan budaya di Indonesia, salah satunya adalah LGBT dan kebebasan berpakaian. Jika ditelusuri secara lebih lanjut, memang terkhusus isu LGBT adalah salah satu concern yang ikut disuarakan didalam kegiatan Women's March 2018. Menilik lebih lanjut lagi, bahwa sejarah feminisime itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Charles Fourier yang merupakan seorang aktivis sosialis utopis pada tahun 1837 tepatnya di Perancis dengan latar belakang dobrakan gerakan oleh para wanita di Eropa yang saat itu merasa hak serta kewajibannya sangat-sangat dibatasi dibandingkan dengan pria.

Perlu disadari, bahwa feminisme merupakan suatu kata yang merujuk pada ideologi, sama halnya dengan sosialisme, sekularisme, liberalisme, dsb, yang pada dasarnya lahir diluar negara Indonesia yang berbeda prinsip kenegaraan. Isu LGBT merupakan isu yang paling "diserang" oleh kelompok kontra feminisme, dengan isu nomor dua yang tak kalah digoreng hangus adalah "kebebasan berpakaian/penolakan regulasi atas tubuh manusia" yang disimpulkan sebagai liberalisme ataupun tidak sesuai budaya timur. Penolakan sengit bukan hanya terjadi dalam dunia maya (postingan viral mengenai satu-dua-lebih isu yang dijatuhkan, ajakan untuk memboikot, kritik-kritik penolakan) namun juga terjadi dalam dunia nyata (aksi penolakan Women's March 2018).

Baik, disini penulis akan sedikit mengulas mengenai permasalahan diatas berdasarkan sudut pandang penulis baik dari pihak pro dan kontra Women's March 2018. Perlu digarisbawahi bahwa adanya tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan penjelas tambahan bagi semua postingan viral di media online saat ini, karena mirisnya adalah majunya teknologi dan aktivitas sosial di media online  dibarengi dengan kemunduran proses berpikir dan cenderung mengarahkan orang-orang kepada proses destruksi sosial yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertama, aktivitas kaum feminis itu sendiri memang tidak terlepas oleh adanya perkembangan pola pemikiran dan kemajuan zaman yang semakin membuat pemikiran manusia dinamis. Hal dasar yang perlu dimengerti disini adalah makna feminisme dan emansipasi (disini merujuk pada KBBI), dimana kedua hal ini menurut penulis merupakan sebuah kesatuan.
fe·mi·nis·me /f√©minisme/ n gerakan wanita yg menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria
emansipasi/eman·si·pa·si/ /√©mansipasi/ n1 pembebasan dari perbudakan; 2 persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (seperti persamaan hak kaum wanita dengan kaum pria)
Berbicara mengenai emansipasi, kata ini yang paling sering kita dengar, dan selalu identik dengan R.A Kartini. Jika kita menyimak dengan seksama, bagaimana perjuangan Kartini dalam melawan budaya pingitan yang mengungkung kebebasannya untuk mengenyam pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, tentu kita bisa melihat sosok perempuan progresif yang cerdas dimasa itu, yang dimana saat itu melawan adat dan budaya sama halnya seperti menegakkan benang yang basah, melakukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Tetapi saat ini, kita sudah bisa melihat perubahan besar dalam dinamika budaya Indonesia yang telah membuka jalan sebesar-besarnya bagi perempuan untuk mengenyam pendidikan hingga menduduki posisi yang dulunya hanya terkhusus oleh wanita, hal ini tak lepas dari adanya progresivitas dari pemikiran para pembangun NKRI yang dinamis dan arif.

Ini merupakan bukti bahwa perkembangan zaman semakin membuat hal-hal yang dulunya tabu, namun sekarang menjadi tidak tabu (dalam hal ini penyetaraan hak yang telah diatur UUD, serta hal-hal positif lainnya), perempuan saat sudah jauh lebih berkembang dibandingkan dulu, tetapi memang terkadang ada budaya patriarki yang masih melekat dan belum dapat diterima seutuhnya oleh masyarakat, meskipun UUD sudah menjamin hal ini, contohnya bahwa pemimpin masih harus diamanahkan kepada laki-laki, baik dengan alasan teoritis, maupun alasan spiritualis, tetapi disini perempuan sudah berusaha menunjukkan bahwa kapabilitasnya sama dengan laki-laki, yaitu dapat memimpin, dalam konteks lain disertai menyuarakan bahwa pada dasarnya perempuan itu sama kedudukannya baik dalam agama maupun negara (baca Fatayat NU: Perlu Rejuvenasi Gerakan Perempuan, Kemnaker Dukung Perempuan Setara dalam Perundingan Bersama, Hak Asasi Wanita dalam Islam, Perempuan dalam Islam).

Esensi inilah yang merupakan bagian yang sangat diperjuangkan oleh kaum feminis, baik lokal maupun internasional. Namun sayangnya, tidak jarang para penganut feminisme (mungkin feminis yang ikut-ikutan) terkadang masih memiliki double standard dengan menjadi sexisme di waktu-waktu tertentu. Hal ini yang masih menjadi sorotan, bahwa kalau kaum feminis berkoar-koar kesetaraan, kenapa angkat galon aja masih nyuruh cowok? (sarkasme terhadap feminis) Nah loh.

Kedua, mengulas bahwa tidak dapat dipungkiri ternyata aksi Women's March 2018 yang diperingati oleh seluruh feminis internasional memang membawa prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan adat dan budaya Indonesia sebagai negara timur. Hal ini yang menjadi titik permasalahan utama penolakan aksi Women's March 2018. LGBT pada dasarnya merupakan sesuatu yang tidak tabu untuk dibahas diluar negeri, bahkan ada beberapa negara yang melegalkan LGBT itu sendiri, namun terkhusus Indonesia yang memegang prinsip Pancasila sila pertama, memang tidak dapat dielakkan bahwa hal ini akan tetap menjadi penolakan umum bagi masyarakat, meskipun dengan alasan HAM sekalipun. Dalam konteks ini, penulis setuju untuk tidak mendukung isu ini agar dapat dilegalkan di Indonesia.

Selanjutnya, mengenai permasalahan kebebasan berpakaian yang juga disoroti oleh pihak kontra, mereka berasumsi bahwa adanya kampanye dengan konsep tersebut berarti sama dengan menolak untuk melindungi diri menggunakan pakaian yang "seharusnya" berdasarkan anjuran agama. Selain itu, pihak kontra juga seakan melemparkan pemahaman bahwa menggunakan pakaian diluar yang telah dianjurkan agama maupun tradisi Indonesia, adalah melanggar budaya timur dan cenderung ke-barat-baratan. Untuk hal ini, penulis setuju namun dengan catatan penting untuk digarisbawahi. Berbicara mengenai adat dan budaya timur, memang akan sangat lekat dengan busana sopan dan tertutup, namun jika kita melihat kebelakang bahwa kriteria sopan dan tertutup khas tradisi Indonesia pada dasarnya berbeda-beda, baik pakaian tradisi Jawa, Bali, Kalimantan, hingga Papua. Semuanya memiliki corak dan kekhasannya masing-masing, belum lagi ditambah dengan adanya prinsip agama yang juga ikut mengatur hal pribadi, seperti kegiatan berbusana, yang dapat berbeda satu sama lain. Sehingga parameter apa yang bisa dijadikan patokan absolut dalam berpakaian setiap orang? Saya rasa pembaca dapat menjawab dengan sedikit meluangkan waktu untuk berpikir dan menyimpulkan sendiri.

Tetapi pada dasarnya memang, kebebasan itu merupakan hak individu yang tidak dapat diinterupsi oleh individu lain ataupun institusi yang bernamakan negara. Kebebasan menurut penulis hanya akan sendirinya terbatasi oleh norma, adat istiadat dan budaya yang bersangkutan. Hal ini terkhusus karena kita tinggal di Indonesia, maka kita secara tidak langsung terikat dengan aturan-aturan konservatif yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat itu sendiri, sehingga menurut penulis sebebas-bebasnya seseorang dalam menggunakan hak kebebasannya, akan terbatasi oleh aturan tak tertulis disekitarnya juga. Hal ini akan semakin diperkuat dengan adanya prinsip agama yang juga ikut mengatur moralitas di Indonesia, namun sekali lagi tidak dapat disamaratakan semua agama dapat berpakaian yang "sama" pula, karena bisa jadi, berbeda keyakinan, berbeda aturan, dan berbeda representasi dalam tatanan busana, jadi tidak bisa kita memaksakan bahwa semua orang harus memakai pakaian yang "sama" sesuai dengan kepercayaan kita hanya karena kepercayaan orang lain mengatur dengan pakaian yang "berbeda".

Ketiga, penulis menyayangkan bahwa terjadi semacam fenomena fallacy fallacy dikalangan warganet pada dasarnya tidak mencari tahu lebih dalam dan gampang terpantik emosi sehingga pada akhirnya lebih mengarah penolakan bersentimen ujaran kebencian, cacian dan makian, serta pembunuhan karakter.

110944
Fallacy Fallacy
Mengapa penulis meyayangkan hal ini terjadi? Karena seakan-akan tidak ada hal positif yang dapat dilihat dari kegiatan tersebut, padahal ada banyak isu yang diangkat yang mana hal tersebut sering terjadi disekitar kita (bahkan juga ikut membantu menyuarakan dukungan terhadap penggunaan cadar, yang saat ini sedang menjadi isu panas akibat adanya wacana pelarangan cadar di institusi), dan mungkin urgensinya lebih besar daripada 2 hal diatas (baca : ILO: Pekerja perempuan masih alami diskriminasi, Perempuan yang mengumpulkan pakaian korban serangan seksual, KDRT tertinggi dalam kekerasan atas perempuan di Indonesia, Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia - Unicef)

gender equality
Gender Equality Factsheet

Hal ini perlu diluruskan apalagi dizaman banjir literasi seperti saat ini, yang dimana banyaknya informasi yang tersedia tidak dibarengi dengan bijaknya warganet dalam menyikapi isu-isu yang sengaja diviralkan baik dalam tujuan baik maupun buruk. Penting bagi kita untuk mencari tahu lebih dalam agar apa yang kita kemukakan didunia maya adalah apa yang kita pahami, bukan hanya sekedar ikut-ikutan tanpa tahu arti.

Terakhir, pada dasarnya masuknya paham feminisme itu sendiri hemat penulis adalah sebuah wujud dari adanya amplifikasi dari globalisasi sebuah paham yang tidak dapat dihindari, serta tentu memiliki dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Kegiatan Women's March jika ingin diadopsi oleh Indonesia, sebaiknya dapat menyaring terlebih dahulu, apa saja isu yang memang cocok dan layak untuk diutamakan dalam upaya mewujudkan emansipasi wanita dalam ranah publik. Penulis mungkin tidak sepenuhnya mendukung feminis, karena feminisime murni memang tidak bisa dianut sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia, namun ada sisi  lain dari feminisme yang masih bisa didukung, seperti penolakan terhadap kekerasan seksual, pernikahan dini, mendorong partisipasi politik wanita, dsb yang dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip demokrasi Indonesia. Serta hal yang terpenting adalah, bagaimana sikap kita sebagai warganet yang notabenenya mayoritas orang-orang "berpendidikan" dengan bijak mengekseksusi dukungan kita terhadap sebuah objek yang mungkin berseberangan pendapat. Boleh saja kita tidak mendukung satu-dua isu yang diusung oleh kegiatan tersebut, namun bukan berarti semua hal yang diusung menjadi salah pula, mencoba melihat dari perspektif lain akan memberikan kita sedikit "ketenangan diri" dan mungkin akan membantu kita menyuarakan keberatan tersebut dengan cara yang lebih elegan tanpa harus capek hati atau bahkan sampai habis emosi. Be wise, and cheers! :)

0 Comments