MENGULIK TANTANGAN RADIKALISME & TRILOGI YANG "DIHARAMKAN"

timeline_20180206_121138
#SewinduHaulGusdur dalam keberagaman

Problematika kehidupan bernegara yang terjadi saat ini memang cukup kompleks, namun tidak sebanding dengan era-era sebelumnya yang bukan hanya kompleks namun penuh perjuangan. Sudah cukup lama penulis merasa risih dengan kondisi Indonesia akhir-akhir ini. Bom waktu yang akhirnya meledak semenjak munculnya kisruh Pilkada sebuah daerah beberapa waktu yang lalu, masyarakat Indonesia saat ini menjadi sensitif terhadap isu-isu keberagaman. Semua lapisan masyarakat merasakan dampak dari semua ini. Dalam era kejayaan internet, masyarakat tidak perlu saling tatap muka untuk bersosialisasi, penggunaan media sosial nyatanya merupakan hal yang tidak dapat kita lepaskan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya generasi muda. Berkaitan dengan isu keberagaman, tak jarang penulis jumpai perdebatan-perdebatan sengit diantara warganet atau yang biasa disebut netizen, baik pro dan kontra semuanya hadir disitu. Penulis menarik benang merah dan mengerucutkan kedalam 2 kubu perdebatan dengan mengambil 2 istilah yang ada didalam buku “Membela Kebebasan Beragama 1”, yaitu pihak moderat dan pihak fundamentalis. Disinilah awal dari perbedaan pendapat tersebut bermula. Pihak fundamentalis yang cenderung kontekstual, tertutup, dan terasosiasikan dengan konservatif, sedangkan pihak fundamentalis yang cenderung liberal, nasionalis, dan pluralis.

Tak ayal, Kemenristekdikti sebagai pengawal pendidikan terutama Perguruan Tinggi (PT) turun tangan dengan mengeluarkan ultimatum larangan adanya praktek radikalisme dalam kehidupan mahasiswa. Terlihat bahwa saat ini praktek radikalisme semakin menyebar dan dirasakan oleh semua orang, termasuk dirasakan oleh penulis sendiri. Mana mungkin pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan apabila memang itu bukan karena urgensi dari NKRI itu sendiri? Disini, batasan pertama sudah jelas dan sangat sulit untuk dibantahkan. Kedua, ketika Kemendikbud juga menggodok pendidikan dasar untuk melestarikan Pancasila, maka pendidikan tinggi juga tak kalah penting, karena yang seperti kita tahu bahwa mahasiswa merupakan motor utama pergerakan reformasi di negeri ini, kekuatan mereka besar, bercirikan idealisme yang tinggi dan semangat yang berkoar-koar, dapat dipahami bahwa mahasiswa merupakan subjek yang rentan dengan proses radikalisme ini. Dari sini batasan kedua sudah jelas dan menurut saya tidak terbantahkan lagi.

Lalu apa sih radikalisme itu sebenarnya? Radikal berasal dari kata Radix yang berarti akar. Sedangkan radikalisme menurut KBBI daring merupakan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Radikalisme saat ini erat dikaitkan dengan golongan-golongan fundamentalis, permasalahan yang sering muncul adalah : adanya sikap membeda-bedakan terhadap kelompok yang tidak seagama, aktivitas merendahkan atau menghujat terhadap kelompok yang tidak seagama, pengrusakan tempat peribadatan umat, pembubaran kegiatan baksos atas dasar “ketakutan agamaisasi”, terungkapnya niatan untuk membentuk “negara agama”, tindakan persekusi agama lain, dan lainnya.

Penulis mengutip penjelasan dari buku “Islamku, Islam Anda, Islam Kita” yang ditulis oleh Gusdur untuk memberikan dasar argument yang lebih jelas sehingga pembaca dapat memahami konteks yang akan penulis bahas selanjutnya. Penjelasan tersebut berbunyi :

Salah satu tanda pendangkalan agama yang terjadi di kalangan gerakan radikal Islam adalah upaya memandang hal-hal yang berbau kelembagaan/institusional sebagai satu-satunya ukuran “keberhasilan” kaum muslimin. Padahal kultur Islam lainnya, seperti, rebana, sufisme dan sebagainya, cukup menonjol, bahkan kaum muslimin berhasil menolak pengaruh “Barat”.1
 
Lalu, mengapakah ada orang-orang fundamentalis itu yang umumnya terdiri dari orang-orang muda yang terampil yang cakap secara teknis, namun tidak pernah jelas diri mereka secara psikologis? Jawabnya sebenarnya sederhana saja2

Pertama karena orang-orang itu melihat kaum muslimin tertinggal jauh di belakang dari orang-orang lain. Nah, “ketertinggalan” itu mereka kejar secara fisik, yaitu menggunakan kekerasan untuk menghalangi kemajuan materialistik dan duniawi itu. Mereka lebih mementingkan berbagai institusi kaum muslimin, dan tidak percaya bahwa budaya kaum muslimin dapat mendorong mereka untuk meninggalkan kelompok-kelompok lain. Jika sudah mengutamakan budaya, maka nantinya “mengejar ketertinggalan” dengan cara penolakan atas “budaya Barat” akan dilupakan, karena kecakapan yang mereka miliki juga berasal dari “dunia Barat”. 

Aspek kedua dari munculnya gerakan-gerakan fundamentalistik ini adalah proses pendangkalan agama yang menghinggapi kaum muda muslimin sendiri.2
 
Mereka kebanyakan adalah ahli matematika dan ilmu-ilmu eksakta lainnya, para ahli ekonomi yang penuh dengan hitungan-hitungan rasional dan para dokter yang selalu bekerja secara empirik. Maka dengan sendirinya tidak ada waktu bagi mereka untuk mempelajari agama Islam dengan mendalam. Karenanya, mereka mencari jalan pintas dengan kembali kepada sumber-sumber teksual Islam seperti al-Qur’ân dan Hadits, tanpa mempelajari berbagai penafsiran dan pendapat-pendapat hukum (akhwâlul hukmi) yang sudah berjalan berabad-abad lamanya. Karena itulah, mereka mencukupkan diri dengan sumber-sumber tekstual yang ada. Karena mereka biasa menghafal vademecum berbagai nama obat-obatan dan benda-benda lain, maka dengan mudah mereka menghafal ayat-ayat dan hadits-hadits dalam jumlah besar yang menimbulkan kekaguman orang. Karena sumber-sumber tertulis itu diturunkan dalam abad ke-7 sampai ke-8 masehi di Jazirah Arab, tentu dibutuhkan penafsiran yang kontemporer dan bertanggung jawab untuk memahami kedua sumber tertulis di atas.2
 
Tetapi karena pengetahuan mereka yang sangat terbatas tentang Islam membuat mereka fundamentalis. Akibatnya bagi kaum muslimin lainnya dan bagi seluruh dunia pula sangat drastis. Tindak kekerasan yang sudah biasa mewarnai langkah-langkah mereka, dianggap oleh masyarakat dunia sebagai ciri khas gerakan Islam.2

Dalam hal ini, yang akan terbahas oleh penulis adalah kelompok mayoritas di Indonesia yaitu kelompok muslim yang menduduki persentase lebih dari 80% dari total jumlah masyarakat di Indonesia (meskipun baru-baru ini dirilis bahwa jumlah umat muslim menurun dari tahun ke tahun). Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa memang pemeluk keyakinan lain juga melakukan hal yang sama. Namun, kembali lagi ke fakta bahwa kelompok dengan anggota terbanyak akan memiliki kuantitas "insiden" yang akan lebih tinggi dibandingkan "insiden" yang dilakukan oleh kelompok yang anggotanya sedikit.

Seperti yang kita ketahui Gusdur merupakan tokoh agama yang sangat fenomenal kala itu, beliau dijuluki sebagai Bapak Pluralisme Indonesia. Beliau sangat menentang praktek radikalisme oleh “kelompok garis keras” dalam mengibarkan benderanya di tanah air. Sebagai catatan, tulisan ini bukan sengaja dibuat untuk menjatuhkan nama baik muslim itu sendiri, karena kita semua tahu bahwa praktek-praktek radikalisme dijalankan oleh segelintir orang yang kebetulan “berisik” dan mendapat perhatian orang banyak, sehingga seakan-akan menjadi gambaran dari agama Islam itu sendiri, padahal tidak.

Fenomena berhembusnya praktek radikalisme itu sendiri tidak terlepas dari sejarah Indonesia, Pada saat Soeharto berkuasa, Islam politik dilarang, yang diperbolehkan hanyalah Islam kultural. Di situ sebetulnya telah tertanam bibit ke arah fundamentalisme dan radikalisme.3 Setelah Soeharto lengser, beralih ke era Reformasi dimana hal-hal yang dulu kebebasan bersifat sangat represif, kini telah dihilangkan dan baik perorangan maupun media menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Inilah titik dimana segelintir orang-orang tersebut menjadi lebih bebas dalam menjalankan invasi paham yang mereka punya agar mendapat anggota yang lebih banyak.

Mengutip dari Haidar Bagir, bahwa globalisasi membuat para pemeluk agama tidak bisa lagi mengisolasi diri dari banjir informasi yang mengancam kepercayaan mereka. Baik dari TV, internet, dan media sosial. Maka, karena banyaknya informasi tersebut tak pelak membuat banyak orang tak lagi mempunyai waktu dan energi untuk meng-engage banjirnya berbagai pemikiran dan informasi tersebut sehingga berusaha mencari pegangan keyakinan yang simple (simplistic) dan instan, namun juga diharapkan dapat menjamin ketenteraman hidup berkat janji keselamatan dunia akhirat yang ditawarkan.4

Kebutuhan seperti ini yang kadang sulit dipenuhi oleh para pemikir dan ulama berkualitas sehingga cenderung menolak terkungkung dalam paham keagamaan monolit dan tertutup. Karena seharusnya para agamawan mengakomodir pluralitas di tengah masyarakat. Para penganut agama yang mengalami kebingungan dan disorientasi tetapi juga kelelahan ini membutuhkan pegangan namun dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang datang membawa paham fundamentalistik, integristik-total, dan mengklaim diri sebagai satu-satunya kebenaran, parahnya lagi mereka memproklamirkan paham selain yang mereka bawa adalah paham yang salah dan membawa penganutnya jauh dari keselamatan dunia akhirat. Hal ini diperparah dengan adanya permusuhan baik lintas agama maupun sesama agama yang memiliki aliran berbeda.4

Perdebatan umum (khususnya di media sosial) tak jarang membawa-bawa paham-paham lain untuk menjustifikasi lawan debatnya tersebut, contoh yang paling umum adalah sekular, sebuah justifikasi yang dianggap “big punch” yang dilontarkan oleh kelompok fundamentalis terhadap kelompok moderat. Sebenarnya apa itu sekuler? Jika berbicara sekuler, maka akan lebih lengkap ketika juga membahas “saudara-saudara”nya sekuler yaitu pluralisme dan liberalisme, dimana ketiga hal ini dibahas dalam buku “Membela Kebebasan Beragama” cukup lengkap. Sayangnya ketiga paham ini terlanjut difatwa “haram” oleh MUI sehingga menimbulkan doktrin “menakutkan” pada masyarakat tanpa tau arti sebenarnya apa.

Dalam pembahasan ketiga hal tersebut, penulis hanya memaparkan poin inti dari ketiga paham tersebut agar mudah dimengerti. Dan lagi penulis mengutip poin-poin penting mengenai penjelasan trilogi tersebut :

MUI sendiri mendefiniskan sekularisme sebagai paham yang memisahkan urusan dunia dari agama, di mana agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial saja. Liberalisme itu mereka definisikan sebagai memakai akal sebebas-bebasnya, meninggalkan agama. Pluralisme itu dianggap menyamakan semua agama sebagai sama saja.5

Fatwa pengharaman sekularisme, liberalisme dan pluralisme ini juga cukup mengagetkan di tengah usaha sejumlah tokoh agama yang secara intensif mengampanyekan kemajemukan, kebebasan dan kebangsaan, sebagai salah satu solusi bagi kehidupan keberagamaan yang penuh toleransi di Indonesia, khususnya pasca reformasi dan konflik-konflik komunal.6

Sejatinya, sekularisme merupakan sebuah usaha untuk menata kehidupan agama dengan kehidupan negara agar tidak terjadi saling memanipulasi: negara tidak memanipulasi agama, demikian juga agama tidak memani-pulasi negara untuk kepentingannya.7
 
Salah satu contohnya sekularisme yang friendly, berteman dengan agama, tidak memusuhi agama. Sekularisme model ini identik dengan praktik yang terjadi di Amerika Serikat. Di sana negara memisahkan antara urusan politik atau urusan publik dengan urusan agama, tanpa memusuhi dan menghilangkan agama. Jadi, urusan agama tidak boleh masuk atau dibawa-bawa ke dalam urusan politik atau publik. Contoh yang paling jelas dari kebijakan sekularisme Amerika adalah di kantor-kantor pemerintahan atau instansi publik, misalnya, tidak boleh diletakkan simbol-simbol agama seperti salib, bintang David (lambang agama Yahudi) bulan-bintang atau simbol-simbol keagamaan lainnya. Itu contoh yang paling konkret. Tetapi, lagi-lagi, agama di Amerika tidak dilarang dan perkembangannya dipersilakan tanpa ada campur tangan negara.7
 
Sebab keberadaan dan perkembangan suatu agama bukan urusan negara. Karena itu kalau mau bikin gereja, masjid, sinagog silakan urus sendiri dan tidak bisa meminta dananya pada pemerintah. Siapa saja dipersilakan mengembangkan agamanya masing-masing selama tidak mengganggu kepentingan umum. Jika sudah mengganggu kepentingan umum maka berarti melanggar hukum dan ada sanksi hukumnya.8

Sebagai penekanan makna sekularisme :

Sekularisme pada dasarnya memiliki ciri yang sama, diferensiasi kehidupan masyarakat, dalam hal ini pemilahan antara kehidupan privat dan kehidupan publik, antara wilayah agama dan wilayah negara. Agama dibatasi dalam wilayah privat sedangkan wilayah publik, terutama yang berkenaan dengan kehidupan politik, menjadi urusan negara. Ini berarti agama tidak boleh mencampuri kehidupan bernegara dan pemerintahan. Karena itu bisa dikatakan tanpa sekularisme prinsip-prinsip demokrasi tidak mungkin diwujudkan secara penuh. Sebab kalau suatu agama memperoleh kedudukan lebih istimewa dari agama-agama lain, maka tidak mungkin ada kesetaraan di antara warga negara yang menganut berbagai agama atau kepercayaan, karena ada sekelompok pemeluk agama yang memperoleh kedudukan lebih tinggi dibanding penganut agama-agama lain. Sistem pemerintahan demokrasi menempatkan sekularisme sebagai keniscayaan.9
 
Mari kita lanjut ke pembahasan pluralisme dan liberalisme :

Pluralisme merupakan suatu gagasan yang mengakui kemajemukan realitas. Ia mendorong setiap orang untuk menyadari dan mengenal keberagaman di segala bidang kehidupan, seperti agama, sosial, budaya, sistem politik, etnisitas, tradisi lokal, dan sebagainya. Oleh sebab itu, dalam al-Qur’an surat al-Hujarat ditegaskan: Kami ciptakan kalian syu‘ûban wa qabâ’ila (berbangsa-bangsa dan bersuku-suku) li-ta’ârafû (supaya saling berkenalan). Jadi, bukan sekadar untuk saling mengenal, melainkan secara implisit di sana ada juga himbauan untuk bertukar nilai-nilai peradaban, untuk saling memberi dan menerima keberbagaian, pluralitas.10

Selanjutnya ke pembahasan liberalisme :

Liberalisme agama justru menjadi wujud dari keterbukaan dan kemampuan melakukan kritik diri, yaitu sikap yang sangat penting dalam kehidupan yang majemuk, tanpa harus menghilangkan atau menghapus identitas keagamaan.11 Prinsip liberalisme tidak bisa direduksi hanya pada soal kebebasan. Terlebih lagi dipahami bebas tanpa batas. Sebab dalam liberalisme juga ada rule of law.12 Apalagi Indonesia merupakan negara hukum, setiap warga negara bebas berpendapat, tetapi harus “bebas yang bertanggungjawab”, ditambah kita sebagai seorang yang beragama, tentu tidak boleh lepas dari kaidah-kaidah agama atau yang bisa disebut rule of law-nya agama itu sendiri.

Dapat dilihat bahwa nyatanya ketiga hal ini merupakan unsur yang secara tidak sadar pernah kita jalani dalam berkehidupan di NKRI. Tinggal permasalahan yang ada hanyalah, bagaimana cara kita membuka pikiran orang-orang yang mulai tertarik kedalam kelompok fundamentalis. Opini penulis, tidak perlu muluk-muluk kita menyodorkan pentingnya pluralisme, liberalisme, sekularisme, hal yang penting adalah menyadarkan bahwa NKRI yang kita tinggali saat ini dibangun atas pilar-pilar keberagaman, berbicara diluar konteks 6 agama, Indonesia kaya akan kepercayaan dan agama yang mungkin belum diakui negara sebagai agama resmi. Lalu kenapa kita seakan susah untuk menerima perbedaan itu?

Penulis setuju jika memang tidak boleh ada satu kepercayaan yang dinomorsatukan, karena berpotensi menimbulkan kecemburuan oleh penganut kepercayaan lainnya. Bayangkan semua umat beragama menuntut agar kitab sucinya dijadikan dasar negara, kira-kira yang terjadi perpecahan atau persatuan?

Hal yang mungkin saat ini banyak disoroti adalah makin maraknya ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah bangsa, terutama akun-akun anonim yang mengatasnamakan agama dan “dakwah”, hal ini menjadi sangat penting dimana hampir 80% kegiatan bersosialisasi kita saat ini sudah melalui dunia maya, dimana sebuah kasus bisa viral dalam hitungan detik, dengan dibumbui komentar-komentar warganet yang beragam, baik yang positif maupun negatif. Dunia maya menurut penulis akan berperan besar dalam pembentukan paham individu yang belum dapat menentukan akan berdiri di jalur fundamentalis ataupun moderat. Serta perlu diingat adanya wacana radikalisme yang mulai menerapkan metode doktrinisasi online.

Hal yang penulis sayangkan dari semua keributan ini adalah, seakan-akan kelompok mayoritas itu intoleran, takut jika melihat kelompok yang berbeda melakukan aktivitas keagamaan mereka (baik dalam bentuk fisik maupun moral). Seakan-akan pihak tersebut anti-kritik, ingin dinomor satukan, double standard dalam justifikasi apalagi yang tidak sesuai dengan kepercayaan mereka. Padahal tidak semua umat beragama seperti itu, hanya SEGELINTIR namun berisik sehingga mendapat perhatian dan dilihat banyak orang. Dan yang terakhir, seakan-akan kita lupa bahwa ada campur tangan “budaya” dalam membentuk keberagaman agama kita di Indonesia, agama masuk dan dapat diterima karena ia bukan “menghapus budaya” tetapi “memodifikasi budaya” agar sesuai dengan ajaran-ajaran agama sehingga dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat pada zaman itu.

Penulis sadar bahwa sumber bacaan penulis masih terbatas dalam menyampaikan ilmu, namun seperti yang kita ketahui bahwa ada seruan untuk “menyampaikan ilmu, walaupun satu ayat”. Penulis berharap, kedepannya akan banyak teman-teman lain yang membantu menyuarakan pemikiran yang sama demi menjaga kedamaian dan suasana toleransi di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.

Sumber :
1. Islamku Islam Anda Islam Kita – Abdurrahman Wahid halaman 361

2. Islamku Islam Anda Islam Kita – Abdurrahman Wahid halaman xxxi

3. Membela Kebebasan Beragama – Budhy Munawar Rachman halaman 35
(Oleh Benjamin F. Intan, Direktur Eksekutif Reformed Center for Religion and Society. Ia meraih gelar Master of Arts in Theological Studies (M.A.T.S.) dari Reformed Theological Seminary, USA; Master of Arts in Religion (M.A.R.) dari Yale University, USA; dan Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Social Ethics dari Boston College, USA.)

4. Islam Tuhan Islam Manusia – Haidar Bagir

5. Membela Kebebasan Beragama – Budhy Munawar Rachman halaman vi

6. Membela Kebebasan Beragama – Budhy Munawar Rachman halaman i

7. Membela Kebebasan Beragama – Budhy Munawar Rachman halaman 186
(Oleh  Ahmad Suaedy, salah satu pendiri dan, sejak tahun 2004, menjadi Direktur Eksekutif The Wahid Institute Jakarta. Pada 1997-1999, ia aktif di ISAI dan pernah menjadi koordinator program Islam, demokrasi dan HAM di P3M. Ia juga menjadi dewan pengurus LAKPESDAM NU dan pada 2001-2003 pernah menjabat sebagai Program Officer Islam and Civil Society di The Asia Foundation, Indonesia.)

8. Membela Kebebasan Beragama – Budhy Munawar Rachman halaman 248
(Oleh : Azyumardi Azra, Profesor Sejarah dan Direktur Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ia pernah menjabat rektor di universitas yang sama selama dua periode (1998-2006). Gelar MA dan PhD dalam bidang sejarah ia peroleh dari Columbia University.)

9. Membela Kebebasan Beragama – Budhy Munawar Rachman halaman 377
(Oleh Djohan Effendi, Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Jakarta. Ia pernah menjabat sebagai Staf Sekretaris Jenderal Departemen Agama (1973-1978) dan Menteri Sekretaris Negara (2000-2001))

10. Membela Kebebasan Beragama – Budhy Munawar Rachman halaman 241
(Oleh Ahmad Syafii Maarif, Advisor PP Muhammadiyah dan pendiri Maarif Institute. Ia meraih gelar MA dari Ohio University dan PhD dari Universitiy of Chicago. Ia pernah menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2000-2004)

11. Membela Kebebasan Beragama – Budhy Munawar Rachman halaman 425
(Oleh Elga Sarapung, (Augustina Elga Joan Sarapung), Direktur the Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia (Interfidei) dan menjadi anggota Executive Committe di the Asian Conference on Religion and Peace (ACRP). Ia menempuh studi pascasarjana pada Ecumenical Institute, Bossey, Genewa, Swiss dan memperoleh gelar master (Theology-Ecuminical Study) pada Groningen University, Belanda (1990))

12. Membela Kebebasan Beragama – Budhy Munawar Rachman halaman 435
(Oleh Elga Sarapung, (Augustina Elga Joan Sarapung), Direktur the Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia (Interfidei) dan menjadi anggota Executive Committe di the Asian Conference on Religion and Peace (ACRP). Ia menempuh studi pascasarjana pada Ecumenical Institute, Bossey, Genewa, Swiss dan memperoleh gelar master (Theology-Ecuminical Study) pada Groningen University, Belanda (1990))



0 Comments